MAKASSAR, SULAPA. COM – Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM Nurdin Abdullah (NA) mengatakan bahwa tahun 2020 Pemprov Sulsel telah menerapkan e-catalog untuk melakukan efisiensi kerja.
“Tahun 2020 kita akan mencoba untuk mulai e-catalog jadi semua fixed cost (biaya tetap), tidak ada lagi kita membuat perencanaan yang kadang anggarannya tidak cukup,” kata Nurdin Abdullah di acara buka puasa bersama unsur media di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (10/5).
Termasuk kendaraan-kendaraan dinas nanti menurut Nurdin tidak harus menyediakan biaya perawatan dan tidak harus setiap tahun membeli mobil baru.
“Tetapi kita sudah buat fixed cost, mungkin kita rekap, termasuk biaya pemeliharaan dan sebagainya, jadi satu kali,” sebutnya.
Pemprov Sulsel juga berupaya melakukan reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran, serta kemudahan perizinan.
Sementara itu sebelumnya, Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Pemprov Sulsel, Taufik Fachruddin menyebutkan, kehadiran Perusda ingin mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka melakukan efisiensi di seluruh aspek.
“Aspek pertama ini terkait penggunaan mobil kendaraan dinas, jadi saya pikir Pemprov tidak usah lagi membeli, tapi menyewa dari Perusda,” sebutnya.
Dalam hal ini, kemudian Perusda mengadakan mobil, dan selama hingga lima tahun seluruh covering maintanancenya ditanggung oleh Perusda. Mobil milik Perusda ini kemudian dipersewakan ke OPD.
“Tidak ada lagi biaya operasional tambahan yang dikeluarkan oleh Pemprov, itu kan mengurangi tingkat kebocoran. Terus yang terakhir, di tahun kelima semua aset mobil yang disewa Pemprov akan menjadi milik Perusda yang notabenenya milik Pemprov juga,” kata Taufik.
Sementara itu, Chief Operation Officer (COO) Kalla Toyota, Robby Wijaya, yang hadir pada pemaparan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pihaknya mendukung upaya Pemprov Sulsel agar lebih efektif dan efisien terkait penggunaan budget yang ada.
“Artinya pengeluaran yang bisa dimanfaatkan tetapi optimal, dalam hal kebutuhan kendaraan, kemudian dari segi perawatannya, mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima itu bisa tercover. Sehingga di akhir tahun kelima mereka masih memiliki dana tersebut, untuk dikelola lagi menjadi kendaraan baru lagi,” ujarnya.
Robby menjelaskan bahwa rencana ini, dapat dijadikan pilot project jika berhasil dan diterapkan ke seluruh Indonesia dan Pemprov Sulsel akan jadi benchmark.
“Ini akan menjadi milik Pemprov semua. Jika selama ini kalau ini keluar dananya, kalau dia sewa tapi bukan milik Pemprov, kalau ini dia bayar dengan harga sewa tetapi kendaraan jadi milik dia, ini tahun kelima sudah jadi milik Pemprov,” pungkasnya. (Humas_Pemprov)
