oleh

SOP Pelaksanaan Maklumat Bersama Penanganan Covid-19 Telah Terbit, Masyarakat Berhadapan Yustisial Jika Tak Patuh

PAREPARE, SULAPA. COM – Sejak adanya Sirat Edaran (SE) baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Pemerintah Provinsi, kemudian diteruskan ke Pemerintah Kota untuk ditindak lanjut sebagai penanganan Covid-19, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan hal tersebut dengan melakukan aktifitas berkumpul diluar rumah.

Kemudian Pemerintah Kota, Kementerian Agama (Kemenag) beserta para Pimpinan Instansi dan Pengurus Ormas Kota Parepare membuat Maklumat Bersama, di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa (21/04/20) lalu, hingga disebar diberbagai tempat yang terindikasi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Maklumat Bersama bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona.

Kendatipun demikian, Masyarakat tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkumpulan di luar rumah.

Hingga kemarin, Ahad (10/05/20), telah diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai petunjuk teknis terkait pelaksanaan Mkalumat Bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, Dandim 1405 Mallusetasi Letkol (Kav) Ali Syahputra Siregar, Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto, dan Kajari Parepare Amir Syarifuddin.

Jubir Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Parepare, Hj. Halwatiah, mengatakan jika adanya SOP Maklumat Bersama bertujuan untuk melakukan pantauan terhadap pelaksanaan Maklumat Bersama, “Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan maklumat itu,” ucap Hj. Halwatiah yang juga Plt Kadis Kesehatan Parepare ini.

Diketahui, adanya SOP pelaksanaan Maklumat Bersama diakibatkan karena sejumlah jamaah dari ormas tertentu yang ingin meninjau kembali hal tersebut. SOP sendiri mencatut dasar hukum yaitu Undang-undang Kekarantinaan, Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 132 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona dan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 175 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Parepare.

Dalam SOP termaktub adanya penindakan Yustisial jika ada masyarakat atau sekolompok yang tidak mengindahkan SOP Maklumat Bersama yaitu Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta dugaan tindak pidana melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 216 KHUPidana jo. Pasal 218 KUHPidana dan/atau ketentuan hukum lain yang terkait penanganan pandemi Covid-19.

Wali kota Parepare HM Taufan Pawe pun berharap agar tanggungjawab serta pelayanannya mendapat dukungan dari masyarakat, “Selama situasi seperti ini kita jangan pernah berhenti saling mengingatkan. Jaga diri dan keluarga kita. Insya Allah wabah virus korona ini segera berakhir,” tutupnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed