PAREPARE, SULAPA. COM – Semakin tidak jelasnya pendemi virus covid-19 berakhir berdampak pada semua sektor termasuk sektor pendidikan. Hal ini juga pada sistem pendidikan. Penetapan waktu belajar juga belum di jadwalkan pasti, apakah akan ada skema baru atau masih mengikut pada skema lama.
Ketua komisi II DPRD Parepare kamaluddin Kadir menjelaskan lewat program obras Radio Mesra, saat ini untuk proses PPDB masih berjalan sesuai jadwal. Sedangkan untuk proses belajar mengajar, DPRD meminta pemerintah daerah untuk tidak terburu buru dalam menentukan jadwal. Pemerintah harus mengkaji lebih dalam terkait adanya potensi penyebaran virus di sekolah.
” Setidaknya pemerintah harus mengkaji kebijakan sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat dengan melihat 3 hal penting. Ketiga hal tersebut Kesiapan anak didik dan juga guru apakah memang pihak sekolah punya kemampuan untuk menjaga siswa yang jumlahnya ratusan setiap sekolah sedangkan guru hanya puluhan. Hal kedua sarana dan prasarana sekolah apakah memang sekolah sudah menyiapkan sarana yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan yang ketiga adalah terkait pembagian jam belajar, nantinya jika perkelas 40 siswa mungkin yang bisa belajar hanya sepuluh orang, nantinya siswa di bagi shif saja atau bisa juga di bagi perminggu. “Jelas politisi Gerindra tersebut.
Kamaluddin meminta untuk sementara waktu pihak sekolah tetap menerapkan belajar dengan metode tetap di rumah. Tinggal sekolah mampu memaksimalkan penggunaan dana bos sesuai peraturan menteri pendidikan no. 19 dimana murid menyetor nomor ponsel yang kemudian diisi pulsa demi lancarnya proses belajar dirumah.
“Meskipun jika nantinya skema new normal pada juni nanti pemerinrah pusat akan menyerahkan kebijakan pada pemerintah daerah tetap kami minta untuk tidak terburu buru.” harapnya.
