oleh

Pada Program Obras, Rahmat Urai Fungsi DPRD

PAREPARE, SULAPA. COM – Wakil Ketua DPRD M. Rahmat Syamsu Alam menjelaskan terkait Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD pada program obras selasa (30/06/20).

Menurutnya, Terkait LPJ Wali kota 2019 dimana salah satu Fungsi anggaran yang diatur UU nmr 23/2014 pasal 152 yang mengatur Fungsi anggota DPRD yaitu membahas PPAS, membahas APBD pokok, juga APBD Perubahan, dan membahas LPJ pelaksanaan APBD.

“Ini 4 fungsi utama anggota DPRD terkait budgetting yang diatur dalam UU no 23 maupun di PP 12, ini hak dan kewajiban anggota DPRD. ke-4 ini tidak boleh buntu, tidak ada istilah menolak karena dampaknya kemasyarakat, pembangunan bisa terhambat oleh karena itu ada jalan keluar yang diatur UU selalu ada jalan keluarnya ini yang dibahas 3 Perda, APBD Pokok, Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD. ” Urai Politisi Senior Partai Demokrat Parepare itu.

Ia mencontoh pelaksanaan LPJ APBD, seyogyanya pemkot menyerahkan paling lambat 6 bulan tahun anggaran berjalan. DPRD membahas paling lambat 1 bulan setelah diterima. Apabila DPRD tidak membahas sesuai mekanisme tahap pembahasan DPRD terhadap Perda tingkat pertama dan kedua, jika DPRD tidak membahas dan mengambil sikap maka kepala daerah langsung menyusun dan menetapkannya.

“Jadi kalau tidak dibahas UU memberi amanah kepada kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD, begitu pula dengan APBD Pokok dan APBD Perubahan, pokoknya tidak boleh ada kata buntu sebelum mesti ada jalan keluar, jangan sampai kita tidak sepakat di DPRD tiba tiba APBD tidak dibahas.” Terangnya.

Rahmat menambahkan, jika pembahasan terhambat maka pembangunan terhambat. karena ini untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Terkait APBD tetap di jalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal berbeda dengan Perda biasa, kalau perda biasa bisa ditunda atau dijadwal ulang, sementara yang diatas tidak boleh karena ada ada batas waktu yang ditentukan.

“APBD paling lambat bulan 11 harus ditetapkan kalau tidak maka diambil alih, beda dengan perda yang lain yang belum diatur UU. contoh perda HIP yang ada bisa ditunda atau dihilangkan karena bukan UU yang diatur khusus perundang-undangan, oleh karna itu rapat paripurna tetap berjalan dan insya Allah selesai tepat waktu, yaitu 17 juli, sesuai aturan UU yang berlaku, dan kita sudah menetapkan jadwal tanggal 14 sudah persetujuan.” Tutup Rahmat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed