oleh

DPRD Parepare Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 2 Ranperda


PAREPARE, SULAPA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daetah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi DPRD kota Parepare terhadap 2 rancangan peraturan daerah. Kedua Ranperda tersebut masing-masing tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Rapat paripurna di buka ketua DPRD kota Parepare Hj Hartina Tipu di dampingi Wakil Ketua 1 H. Tasming Hamid

“Hari ini kita bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Parepare melalui video conference atau virtual dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi DPRD kota Parepare terhadap 2 rancangan peraturan daerah masing-masing tentang 1 penyelenggaraan administrasi kependudukan dan kedua sistem perencanaan pembangunan daerah.” Ucap Ketua DPRD tersebut Selasa (23/07/20).

Pandangan Fraksi Golkar di bacakan Hj. Indirasari Husni. Ia mengatakan tentang adanya jaminan akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan serta ketunggalan dokumen kependudukan.

“Perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan di mana tujuan utama perubahan undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan serta ketunggalan dokumen kependudukan.” Jelasnya.

Dari Fraksi Nasdem Dra Hj. Aswaty Zainuddin menyoroti kedudukan kepala daerah dan DPRD berkedudukan mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda DPRD

“Maka kepala daerah dan DPRD berkedudukan mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah dan anggaran serta pengawasan sementara kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atau Perda dan kebijakan daerah.” katanya.

Dari Fraksi Demokrat melalui H. Bambang Nasir meminta pelaksanaan administrasi kependudukan dan berlakunya Perda agar pemerintah daerah memperhatikan warga masyarakat yang tidak memiliki nomor induk kependudukan.” Pintanya.

“Terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan dan berlakunya Perda ini dan nantinya agar pemerintah daerah memperhatikan warga masyarakat yang tidak memiliki nomor induk kependudukan untuk dilakukan pendataan ulang karena ini akan menjadi dasar dalam pengurusan identifikasi identitas dokumen lainnya.”

Fraksi Partai Gerindra di wakili Muhammad Yusuf Lapana mengapresiasi pemerintah atas semua kerja keras dan komitmen serta dedikasinya untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat

“Fraksi gerakan Indonesia raya juga patut mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja keras dan komitmen serta dedikasinya untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat kota Parepare yang lebih baik maju dan mandiri dan berkarakter.” Terangnya

Fraksi Fakar dibacakan Hermanto berterima kasih kepada wali kota Parepare dan jajarannya yang telah membahas kedua Perda ini dalam rapat rapat yang dilaksanakan panitia khusus..

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemimpin pimpinan rapat telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pendapat akhir kami juga menyampaikan terima kasih kepada walikota Parepare dan jajarannya yang telah membahas kedua Perda ini dalam rapat rapat yang dilaksanakan panitia khusus.” Jelas Hermanto.

Fraksi Persatuan Bintang Reformasi di bacakan Namri Nasir berterima kasih dan juga setuju dengan rancangan peraturan daerah tersebut.

“Atas nama fraksi bintang demokrasi kami sampaikan kepada pimpinan rapat telah memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi, dan juga kepada anggota dewan dan juga kepada pemerintah kota dan jajarannya.” Tutupnya.

Semua Fraksi yang ada semua setuju dengan rancangan peraturan daerah tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed