oleh

Komisi I Minta Dewan Cermati 3 Ranperda Inisiatif Dewan


PAREPARE, SULAPA. COM – Anggota DPRD asal Partai Golkar Ir Kaharuddin Kadir minta Dewan melakukan pencermatan kedepan terutama dalam menghadapi ketiga Ranperda. Demikian di sampaikannya di selasela paripurna penyampaian jawaban walikota terkait 3 Ranperda inisiatif DPRD kamis (17/09/20).

“Ranperda inisiatif ini relevansi antara hak kita dengan hak Perda atau perda yang ada di provinsi provinsi ini kalau dalam segi geografis kita berada dalam wilayah Sulawesi Selatan. apakah Perda yang mereka susun karena di provinsi juga ini ada Perda kepemudaan kalau kita juga buat Perda kepemudaan relevansi antara Perda yang kita buat yang mengatur tentang lokali di parepare dengan raperda yang dibuat provinsi yang mencakup semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan jangan sampai ini tumpang tindih” kata kahar

Lanjut kaharuddin, oleh karena itu melalui kesempatan ini dirinya mengingatkan kepada pimpinan mungkin ini pekerjaan jauh lebih bagus jika DPRD menugaskan kepada bapemperda untuk mencoba komunikasi dengan badan Perda yang ada di provinsi dimana relevansi antara peraturan daerah yang kita buat di daerah atau Perda yang dibuat provinsi

“di mana kita bekerja jangan sampai sudah diatur di sini diatur juga peraturan daerah yang ada di provinsi ini. kita mencoba melihat membedah ini supaya tidak terjadi, kan syarat undang-undang tidak boleh saling kontradiksi didalamnya kedudukan peraturan daerah kita dengan peraturan daerah provinsi itu sama kedudukannya kalau terjadi kontradiksi dalam satu materi perundang-undangan itu tidak memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan ini.” Jelas Kaharuddin

Tambahnya, ia hanya mengingatkan pimpinan mungkin sebaiknya nanti sebelum masuk tahap pembentukan pansus mungkin diberi tugas Badanperda untuk melakukan komunikasi tidak menutup kemungkinan Perda yang sudah kita tetapkan ini juga ada di provinsi. Provinsi juga buat persis sama dengan Perda kita mungkin bisa tabrakan sementara kita berada pada wilayah yang sama kita diatur oleh provinsi sementara Perda kita mengatur secara lokal parepare kuncinya adalah komunikasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed