oleh

DPRD Parepare Konsultasi Publik Virtual Bersama Mendagri

PAREPARE, SULAPA. COM – Kamis Pagi (14/11/20) DPRD kota Parepare melakukan konsultasi publik dalam bentuk virtual Bersama Menteri Dalam Negri H. Tito Karnavian terkait rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan usaha di daerahHal tersebut di ungkapkan wakil ketua II DPRD kota Parepare M. Rahmat Sjamsu Alam pada tim liputan radiomesra.com

“Kemarin pagi kementerian dalam negeri yang dipimpin oleh bapak menteri bapak haji Tito karnavian melakukan konsultasi publik dalam bentuk virtual yang di ikuti oleh gubernur bupati dan walikota serta ketua DPRD terkait dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan usaha di daerah dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mewakili DPRD se-indonesia untuk menyampaikan aspirasi.” Kata Rahmat

Lanjut Rahmat, salah satu poin yang ingin disampaikan bahwa masalah kendala perizinan yang dialami oleh masyarakat yaitu tidak keluarnya suatu perizinan yang disebabkan baik secara teknis maupun nonteknis.

“secara teknis perizinan tidak keluar karena memang tidak memenuhi persyaratan yang ada tetapi ada juga tidak dapat keluar karena faktor non tekhnis salah satunya faktor non tekhnis adalah yaitu masalah suka dan tidak suka masalah faktor politis dukungan dalam pilkada ataupun juga masalah fee ini juga yang banyak terjadi sehingga masalah ini perlu ada solusi salah satu solisi yang kami tawarkan adalah lembetukan tim independen pemantau atau membentuk semacam lembaga pengaduan yang langsung ditangani kementrian dalam negeri.” Ujar Rahmat

jadi kalau ada masyarakat merasa dirugikan atau merasa dihambat perizinannya tambah politisi demokrat ini, walaupun telah memenuhi syarat maka masyarakat bisa langsung menyampaikan pengaduan kepda kementrian dalam negeri mungkin bisa lewat sms dan sebagainya. begitupun juga jika ditemukan ada izin yang keluar tetapi tidak memenuhi syarat yanh diakibatkan mungkin faktor karena ada interfensi dari pejabat bupati walikota gubernur ataupun intetvensi dri DPRD sehingga hal ini juga butuh pengaduan izin yang mungkin tidak boleh keluar karena mungkin menghambat arus lalu lintas

“Nah ini perlu sebuah lembaga pemantau atau tempat pengaduan sehingga ini bisa sampai ke pusat kalau di daerah melalui apit apit bukan kami tidak percaya apit itu adalah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah sehingga saya yakin tidak efektif dalam melakukan pengawasan yang tadi saya sampaikan dalam kesempatan yang diberikan oleh Mendagri dan Alhamdulillah sudah dijawab akan dijadikan.” Jelas Rahmat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed