oleh

Komisi II Tegaskan Peguyuban Sekolah Tidak Ada di Aturan


PAREPARE, SULAPA. COM – Selain masalah kuota Siswa yang belum terbagi rata, Komisi II DPRD Kota Parepare pada silaturahmi bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel juga membahas terkait pembentukan peguyuban sekolah.

Ketua Komisi II Parepare Kamaluddin Kadir M.Si pada program obras Sabtu (24/10/20), mengatakan pihaknya meminta pembentukan paguyuban ditiadakan karena ini berdasarkan peraturan menteri ini tidak pernah ada yang membahas terkait peguyuban.

“Kami sampaikan kepada kepala cabang dinas supaya pembentukan paguyuban sekiranay ditiadakan karena ini berdasarkan peraturan menteri ini tidak pernah ada yang membahas terkait peguyuban. Yang ada itu adalah komite sekolah berdasarkan regulasi yang ada.” kata anggota fraksi Gerindra ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota PareparE Kamaluddin Kadir M.Si.
Tambah kamaluddin, pihaknya sudah memberitahukan kepada dinas terutama dinas pendidikan di Makassar dan provinsi memang tidak ada disebutkan ada paguyuban yang ada itu komite sekolah.

“dan oleh pemerintah melalui menteri pendidikan itu mengarahkan dengan adanya bantuan dana BOS itu pemerintah menganggap untuk membantu sarana dan prasarana di sekolah dalam rangka program belajar-mengajar dana BOS itu sudah dianggap cukup ini jika ada sekolah membentuk payuban dan menarik dana ini yang kita harapkan kepada dinas pendidikan cabang provinsi yang ditugaskan di parepare supaya paguyuban ini disampaikan di masing-masing sekolah agar ditiadakan.” Jelasnya.

Lanjutnya, Anggota legislatif dapil ujung ini, cukup komite sekolah itu sudah bisa mengorganisir pelaksanaan kegiatan sekolah yang ada disana dan memberi dana BOS.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed