oleh

DPRD Parepare Usulkan Jam Malam Dilonggarkan

PAREPARE, SULAPA. COM – Wakil Ketua DPRD kota Parepare M. Rahmat Sjamsu Alam pada program obras radio mesra rabu (10/02/21) mengungkapkan masalah pembatasan jam malam baik pribadi maupun kepartaian ini pihaknya sudah melakukan kajian-kajian baik dari aspek ekonomi sosial maupun aspek regulasi.

“saya melihatnya memang pedomannya sekarang mengacu kepada instruksi Mendagri. Memang instruksi Mendagri ini sudah masuk ke tahap ke-3 jadi hari Minggu itu intruksi Mendagri nomor 3 keluar. memang kelihatannya instruksi Mendagri ini itu berlaku selama 22 minggu jadi yang baru ini dari tanggal 9 sampai tanggal 22 Februari Jadi saya lihat cukup hati-hati Mendagri mengeluarkan instruksi karena tentu aspek ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam rangka tahun ini tahun pemulihan ekonomi sehingga mereka itu dia aturannya hanya 2 minggu.: Kata Rahmat

Lanjut Rahmat, langsung di kaji kalau ada penurunan sejak penyebaran kemudian meningkat itu langsung dikaji aturannya isi aturan mulai dari instruksi Mendagri nomor 1 dan 3 ditujukan kepada seluruh walikota Bupati ini secara umum ini nomor 3 yang terakhir kemudian dikhususkan pada daerah-daerah tertentu di Bali dan Jawa sudah disebut kabupaten kotanya itu untuk melaksanakan PPKM mikro.

“PPKM Mikro itu dimana pembatasan penegakan hukum sudah berlaku di tingkat kelurahan RT RW. tetapi untuk parepare tidak masuk dalam PPKM mikro yang disebut dalam instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021. tetapi secara umum ada yang menyebutkan bagi daerah provinsi kabupaten kota yang memenuhi unsur angka kematian jauh lebih tinggi angka kematian nasional, angka kesembuhan jauh di bawah nasional, kemudian angka penyebaran jauh lebih besar daripada nasional dan terakhir jumlah ketersediaan tempat rawat 70 di atas 70% apabila memenuhi syarat ini maka memang kepala daerah baik walikota Bupati gubernur untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan ini aspek hukumnya.” Jelas Rahmat

Tambahnya, dirinya melihat di intruksi yang menyebutkan untuk restoran dan rumah makan dan sebagainya itu hanya 50% kemudian antar jemput makan batas hanya sampai jam operasional Jadi sebetulnya tidak ada tekanan di sini jadi untuk jam makan minum di restoran cafe dan sebagainya itu tidak ada batasannya cuma yang dibatasi itu 50% dari ketersediaan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed