oleh

Parepare Penuhi Tujuh Indikator Anugerah Parahita Ekapraya

PAREPARE, SULAPA. COM — Kota Parepare memenuhi tujuh indikator dalam penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020. Itu yang membuat Parepare digadang-gadang berpeluang naik kelas dalam penghargaan APE dari tingkat Madya pada 2018 menjadi Utama atau bahkan Mentor (tertinggi) pada 2020.

Pemaparan Kepala Bappeda Kota Parepare, Samsuddin Taha dalam verifikasi lapangan APE di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Kamis, (25/03/21), meyakinkan Tim Verifikator Independen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Secara teknis dan detail, Samsuddin Taha mengulas satu persatu dari tujuh indikator penilaian yang telah dipenuhi Pemkot Parepare.

Di antaranya komitmen Pemkot Parepare ditunjukkan dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Berperspektif Gender Kota Parepare sebagai pedoman teknis pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015.

Samsuddin mengemukakan, pelaksanaan pengarusutamaan gender di Parepare sampai pada tingkat kelurahan sebagai implementasi nyata pengarusutamaan gender terhadap masyarakat. Pemkot Parepare mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 939 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Tingkat Kelurahan Kota Parepare. Itu kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Parepare tentang Penyusunan RKA_DPA Responsif Gender Nomor: 800/101/DP3A Tanggal 19 Maret 2020.

“Anggaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di SKPD driver di antaranya melalui Bappeda Parepare senilai Rp329 juta. Di mana jumlah itu adalah sebesar 4 persen dari total keseluruhan anggaran Bappeda,” ungkap Samsuddin.

Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare anggaran PUG senilai Rp1,3 miliar. Jumlah itu adalah 46 persen dari total anggaran DP3A Parepare. Kemudian di Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare senilai Rp214 juta, dan Inspektorat Parepare Rp29 juta atau 1 persen dari total anggaran Inspektorat. “Sedangkan untuk anggaran di luar SKPD driver adalah senilai Rp14 miliar lebih,” tandas Samsuddin. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed