oleh

Pergudangan Terbesar di Indonesia Timur, Pemprov Sulsel Dorong Optimalisasi Pasar Induk Beras Parepare


PAREPARE, SULAPA. COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberi perhatian serius terhadap keberadaan Pasar Induk Beras (PIB) di Kota Parepare. Buktinya, Pemprov Sulsel mendorong optimalisasi PIB yang berada di wilayah Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Parepare itu. Karena sejak PIB dibangun pada 2018 belum tampak geliat yang menghidupkan kawasan pergudangan terbesar di Indonesia timur itu.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi tentang Optimalisasi Pasar Induk Beras Lapadde Parepare di Perum Bulog Parepare, Rabu, (02/06/21). Asisten II Pemprov Sulsel, Muhammad Rifda yang hadir dalam rapat mengemukakan, PIB Parepare ini adalah pergudangan terbaik dan terbesar di Indonesia timur. PIB sudah memenuhi syarat pergudangan. “Karena itu keberadaan PIB dan Kawasan Industri Parepare nantinya diharapkan bisa hidup berdampingan,” ungkap Rifda.

Rapat Koordinasi ini membahas optimalisasi Pasar Induk Beras Parepare, sekaligus pembahasan percepatan rencana pembangunan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS). Selain Asisten II Pemprov Sulsel, Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel Prof Muh Asdar juga hadir bersama Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Sulsel Since Erna Lamba, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo, Bappelitbangda Sulsel, dan unsur terkait Pemprov Sulsel lainnya.

Kepala Bulog Subdivre Parepare, Asrul Talamma dan Pelindo IV Cabang Parepare juga hadir.
Sementara dari Pemkot Parepare hadir Sekda H Iwan Asaad, Asisten II Suriani, Plt Kepala Dinas Perdagangan Hasan Ginca, Kabag Perekonomian dan SDA Basuki Busrah, Sekretaris Bappeda Zulkarnaen Nasrun yang mewakili Kepala Bappeda, dan jajaran terkait lainnya.

Asisten II Pemprov Muh Rifda menekankan, untuk percepatan optimalisasi PIB Parepare ini, Pemprov akan menyusun regulasi, Pemkot Parepare juga membuat regulasi, dan Bulog juga perlu didukung regulasi. “Regulasi ini akan kita kaji dan diskusikan dengan Tim Hukum Pemprov Sulsel,” kata Rifda.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel Since Erna Lamba, juga mendukung secepatnya optimalisasi PIB Parepare. Karena keberadaan PIB di Parepare sangat strategis. “Hanya Pak Gubernur Syahrul (Syahrul Yasin Limpo) pernah mengatakan kalau namanya Pasar Induk Beras Lapadde, tidak akan besar. Ubah namanya menjadi Pasar Induk Beras Parepare,” ungkit Since.

Dorongan perubahan nama itu, karena sekarang masih bernama PIB Lapadde, juga adalah keinginan Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe. “Pak Wali Kota pernah mengatakan, kenapa namanya Pasar Induk Beras Lapadde, seharusnya Pasar Induk Beras Parepare. Karena Lapadde itu tidak dikenal, yang dikenal adalah Parepare,” ujar Sekda Iwan Asaad.

Kadis Perdagangan Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo ikut mendorong percepatan optimalisasi PIB Parepare. Permintaan Wali Kota Parepare untuk mengoperasikan PIB secepatnya, kata Ashari, harus didukung karena akan menghidupkan perekonomian kawasan.

“Karena itu, butuh peran semua sektor untuk membantu Bulog mengoperasikan PIB. Bagaimana ada payung hukum atau regulasi agar semua pedagang bisa masuk di PIB. Kalau kajian mau direview, bagaimana kajian ulang untuk mengoperasikan PIB itu bisa dilakukan secepatnya,” tegas Ashari.

Prof Asdar dari TGUPP mengingatkan pengoperasian PIB mesti fokus. “Karena itu dalam mengeluarkan Pergub (tentang PIB) butuh kajian,” tandas Prof Asdar. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed