PAREPARE, SULAPA.COM – Sebanyak 4 paket proyek yang nilainya ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah diminta oleh kalangan aktifis agar diawasi ketat oleh tim TP4D Kejaksaan Negeri Parepare karena ditakutkan tidak sesuai lagi dengan kwalitas yang diinginkan.
Permintaan tersebut di sampaikan aktifis sosial yang juga anggota Divisi Hukum dan Advokasi Laskar Merah Putih LMP Parepare Ihsan Ishak kepada SULAPA.COM Jumat (01/02/2019), menurut ihsan 4 proyek tersebut diantaranya ada yang bernilai miliaran rupiah,
“Masa kontrak pekerjaan selesai 31 Desember 2018 diantarnya proyek Auditorium Habibie di Lokasi Rujab Walikota Parepare dengan Nilai Kontrak sekitar 4 milliar, gedung Call Centre Rp.3,8 Milliar, Rehab Atap Gedung Kantor Walikota Parepare Rp.1,4 Miliar dan Taman Syari,ah Rp.780 Juta, ini harus diawasi ketat”Ujar Ihsan
Ihsan Iskak juga meminta agar denda keterlambatan proyek diperjelas hitungannya. ” Indikator nilai denda yang tidak transparan dari objek denda,juga harus jelas, jadi kita berharap Pihak Kejaksaan melalui TP4D yang terbentuk, serius menyikapi masa keterlambatan masa kerja kontrak pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang telat, mengigat kurang transparansinya persentase masa denda proyek telat”
Memasuk pekan ke 2 Januari 2019 lalu, pihak Kejaksaan Negeri Parepare telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Pelaksana, PPK, dan Pihak Konsultan Perencana, menyikapi keterlambatan sejumlah proyek telat. (Agung_Shabir)
Editor : Akbar
