PAREPARE, SULAPA. COM – Ketua komisi III DPRD Parepare, Rudy Najamuddin, mengaku sudah memanggil pihak dinas Lingkungan Hidup termasuk inspektorat dan sekda mengenai persoalan kasus 29 Tenaga kebersihan yang gajinys belum diselesaikan. Menurutnya, persoalan sekecil seperti ini tidak bisa diatasi dan menjadi viral sehingga Parepare tidak layak lagi dapat Adipura.
“Pemanggilan para SKPD terkait ini untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya yang tidak peduli terhadap nasib tenaga honor yang belum dibayarkan selama 9 bulan lamanya.” Jelas Aleg PPP, Minggu (15/12/19)
Wali kota Parepare, Taufan Pawe, kata Rudy tidak lagi peduli pemkot terhadap tenaga honorer yang berlarut-larut bermasalah selama 9 bulan.
“Pemkot punya tagline kita peduli Parepare maju tapi buktinya hanya sekecil soal sampah saja tidak dipedulikan, wajar mereka mogok kerja karena tidak ada kepedulian membayar hak mereka, jika Pemkot tidak bayar maka konsekuensinya adalah interplasi,” tegas aktivis anti korupsi ini.
Rudy mengatakan bahwa nanti di lihat janji Pemkot mau bayar hari Selasa 17 Desember tahun ini, jika tidak maka dewan akan melakukan hak interpelasi.
Terpisah, Plt Kadis LHD Parepare, Samsuddin Taha berjanji akan membayarkan para tenaga honorer rencana paling lambat selasa 17 desember 2019.
“Jadi SK sudah ada dibuatkan tinggal permintaan untuk pembayaran gaji mereka sudah ditandatangani pak kepala badan keuangan, dan Senin siang akan ditransfer ke rekening masing masing.” janji Samsuddin Taha saat dihubungi via WhatsApp.
Sementara mahasiswa mengatasnamakan HIPMI Pare merilis informasi kepada masyarakat, LSM dan ormas agar mendatangi rumah jabatan walikota untuk segera mencopot pejabat DLHD yang tidak peduli nasib 29 tenaga honorer kebersihan yang belum dibayarkan haknya.
