PAREPARE, SULAPA. COM – Berbicara masalah pendidikan sekarang ini minimal ada 5 yang mengemuka pertama seperti Penerimaan peserta didik baru yang baru saja selesai dan menyisakan beberapa masalah. Hal tersebut di Ungkapkan Pemerhati Pendidikan Dr. Parman Parid saat di mintai pendapatnya terkait Isu hangat di Program Obras Rabu (22/07/20).
Dr. Parman juga menjelaskan, masalah Zonasi yang membuat tidak terjadi pemerataan dalam hal peserta didik baru atau sarana prasarana termasuk gurunya.
“Hanya memang kita sayang kan yang terjadi dalam PPDB tahun ini adalah pemerataan siswa itu terjadi di sekolah yang terlanjur difavoritkan oleh masyarakat itu menerima lebih dari sekolah-sekolah misalnya yang memiliki milik pemerintah contoh SMP 1 dan 2 itu menerima peserta didik baru sebanyak 10 rombel sementara ada sekolah yang milik pemerintah juga yang fasilitas sarana dan prasarana yang juga termasuk gurunya hanya menerima ruang 4 kelas sehingga yang terjadi itu mungkin ada beberapa guru harus pusing mencari jam mengajar untuk mencukupi sertifikasinya.” Jelas Dosen UM Parepare tersebut.
Lanjutnya, Masalah yang kedua ada beberapa sarana prasarana yang mungkin sesungguhnya bisa digunakan jadinya tidak bisa digunakan. Sementara ada sekolah yang padat sehingga substansi dari Permendikbud tidak terjadi tentang pemerataan. Selanjutnya lanjutnya, masalah seragam yang hampir ini hampir tiap hari dibahas diobras Radio Mesra Parepare.
“Saya pikir kalau memang dinas pendidikan tidak mampu biarlah DPRD bagaimana menjembatani sehingga ada jalan keluar karena memang ini masalah selalu terjadi setiap tahun karena memang ada perbedaan harga yang terjadi yang terjadi. ketika misalnya anak-anak memesan pakaian di tempat jahit yang memang mungkin menjadi langganan sekolah dibanding dengan harga pasar sehingga banyak orang tua yang merasa berat untuk membayarnya walaupun karena ini merupakan bentuk primer kebutuhan primer bagi mereka terpaksa harus bayar.” Kata Ketua Koni ini.
Terkait masalah tersebut mantan anggota dewan pendidikan kota Parepare ini meminta kepada anggota Dewan bersama Dinas pendidikan untuk mengkaji sebenarnya jalan keluar seperti apa ada solusi.
“Yang saya tawarkan bagaimana kalau misalnya harga pasar ada persentase kenaikan di tempat menjahit sekolah yang ditunjuk taruhlah misalnya jangan sampai 20% terserah bagaimana kajiannya.” pintanya.
