oleh

Fraksi Demokrat Tolak Bahas Ranperda Restribusi Jasa Usaha dan Pajak PBB

PAREPARE, SULAPA. COM – Fraksi demokrat menolak dibahasnya ranperda restribusi jasa usaha dan pajak PBB hal ini disampaikan Juru bicara Fraksi demokrat H. Yangsmit Rahmat atau biasa disapa H. Kiki dalam rapat paripurna yg dilaksanakan pada hari ini Selasa (22/06/21).

Penolakan ini sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimukti Yudoyono (AHY) agar seluruh kader dan anggota DPRD fraksi demokrat utk mendukung pemerintah dalam penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi rakyat yang lagi susah.

” Menolak ramperda tentang retribusi jasa usaha dalam perda perubahan kedua atas perda nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dengan pertimbangan bahwa kondisi perekonomian masyarakat masih belum stabil karena adanya pandemi covid 19 contoh usaha dan fraksi teori menyatakan menolak tentang perubahan kedua atas UU nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan dengan pertimbangan bahwa kondisi perekonomian masyarakat masih belum stabil karena adanya demikian disampaikan pada kesempatan ini.” Jelas H. Kiki.

Lanjut H. Kiki, Kondisi ekonomi lagi lesu, lapangan kerja lagi susah, daya beli masyarakat rendah maka demokrat tidak mau ada lagi tambahan tambahan pungutan atau pajak yang dinaikkan yang akan menambah beban bagi masyarakat yang lagi susah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed