MAKASSAR, SULAPA. COM — Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2018-2023 mengangkat isu pemulihan ekonomi. Musrembang yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Selasa, (20/10/20) itu, mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Sulawesi Selatan”.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah yang membuka Musrenbang mengungkapkan, telah melakukan berbagai program agar lebih efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti pengembangan program strategis nasional, di antaranya program Kereta Api dan New Port sudah dilakukan direct call. Ini suplemen percepatan pemulihan ekonomi.
“Dalam bidang reformasi birokrasi, kami sudah melakukan berbagai pemangkasan prosedur ekspor,” kata Nurdin Abdullah.
Wali Kota Parepare Dr HM Taufan Pawe yang menghadiri Musrenbang mengaku siap mensupport program prioritas nasional dan program Pemprov Sulsel. Salah satunya adalah proyek kereta api yang melintasi Makassar-Parepare.
“Pada Musrenbang kali ini, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan memaparkan berbagai program prioritas nasional, di mana salah satunya adalah Program Kereta Api Makassar-Parepare,” ungkap Taufan Pawe.
Pemerintah Kota Parepare, kata Taufan, berkomitmen untuk mewujudkan program prioritas nasional tersebut.
Dalam Musrenbang, Gubernur juga mengungkapkan terkait pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin. Menurut Gubernur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu mendapat perhatian khusus untuk mendukung sejumlah daerah dalam pengembangan infrastruktur pendukung bidang pariwisata khususnya di daerah yang memiliki bandara.
Dari sisi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel, diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka daerah terisolir, memperkuat interkoneksivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang diarahkan antara lain melalui kegiatan pembangunan akses jalan daerah terisolir. Penyediaan fasilitas sarana air bersih untuk masyarakat di pulau dan ketersediaan sumber daya energi listrik di pulau-pulau.
Dalam pemaparannya, Gubernur juga mengungkap pada 2021 Pemprov Sulsel menyiapkan bantuan daerah senilai Rp500 miliar
“Kawasan wisata perlu perhatian. Bupati dan wali kota harus lebih kreatif. Kalau bersinergi melakukan terobosan di daerah, saya kira tidak ada hambatan. Contoh Bira, kita bersama bupati, dengan Toraja untuk pembangunan bandara bersinergi program,” terang Gubernur Nurdin Abdullah.
Selanjutnya, kata dia, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Itu distrategikan pada memperkuat dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nantinya diarahkan antara lain melalui kegiatan pembangunan Rest Area. Tahun ini selesai 2 rest area dan tahun depan ditarget 3 rest area selesai.
Destinasi wisata unggulan yang diadaptasikan dengan kebiasaan baru pasca pandemi serta pengembangan sentra-sentra industri untuk tetap menjadikan UMKM dan BUMDES sebagai ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Junaedi Bakri melaporkan bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, diawali terlebih dahulu dengan pelaksanaan Orientasi Penyusunan Perubahan RPJMD Serta Renstra OPD yang telah dilaksanakan pada 1 September 2020. Kegiatan diikuti oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel dan pada 2-3 September 2020 diikuti oleh 24 Kabupaten/Kota di Sulsel. Serta Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan pada 11 September 2020.
Selanjutnya pada Selasa, 20 Oktober 2020, dilaksanakan Musrenbang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 melalui dialog dan akan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
“Adapun pelaksanaan Musrenbang hari ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan Perubahan RPJMD,” kata Junaedi Bakri.
Dari Parepare, selain Wali Kota, hadir dalam Musrenbang, Kepala Bappeda Samsuddin Taha, Sekretaris Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kasubag Program dan Keuangan Syarifullah. (*)
