PAREPARE, SULAPA. COM — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkomitmen mendukung Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE).
Penegasan itu terungkap dalam Workshop Transfer Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi yang berlangsung di ruang rapat Bappeda Parepare, Senin, (27/12/21). Workshop sekaligus pembahasan draf nota kesepahaman Bappeda Parepare dan Pilar Nusantara (Pinus).
Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun yang mewakili Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha mengemukakan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan dan penganggaran berbasis ekologi merupakan kewenangan daerah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah (Pemda) agar dapat mendukung agenda pembangunan nasional terkait dampak perubahan iklim.
“Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan adalah Workshop Transfer Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi ini,” kata Zulkarnaen.
Zulkarnaen menekankan, konsep dari pelaksanaan pembangunan nasional ini telah dilakukan melalui Pagu Indikatif Wilayah (PIW) sejak 2010 hingga saat ini. Saat ini diperkaya lagi dengan memasukkan unsur ekologi. Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi ini hanya dua daerah di Sulsel, yakni Parepare dan Maros.
“Terkait pengalokasian anggaran untuk ekologi, khusus Alake menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan ke depan menjadi percontohan untuk daerah lainnya,” ungkap Zulkarnaen.
Zulkarnaen berharap, komitmen ini didukung oleh Wali Kota Parepare dan DPRD Parepare. Karena komitmen pembangunan infrastuktur dibarengi pembangunan lingkungan menjadi hal yang sangat baik untuk mewujudkan lingkungan dibutuhkan di Parepare.
Beberapa indikatornya yakni pengukuran ruang terbuka hijau, pengolahan sampah, dan pengurangan sampah di Parepare.
“Dengan indikator tersebut, Pemerintah Kota Parepare sudah komitmen untuk bisa memberikan transfer anggaran ke wilayah Kecamatan melalui kerja sama ini,” tegas Zulkarnaen.
Workshop diikuti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parepare, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare, Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Parepare, Bagian Hukum Pemkot Parepare, perwakilan empat Kecamatan, YLP2EM, dan Pilar Nusantara. Workshop juga diikuti beberapa narasumber nasional melalui virtual. (*)
